Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Inspektorat Daerah Provinsi Banten menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang dilaksanakan secara virtual Acara yang dilaksanakan secara virtual ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc. dengan diikuti oleh para Kepala OPD beserta Staf, Kepala Sekolah SMA/SMK-SKH Negeri, Para Pengawas Sekolah, Para Penyuluh Antikorupsi Se-Provinsi Banten, Para Direktur BUMD Beserta Jajarannya.
Dalam Laporan Ketua Penyelenggara, Inspektur Daerah Prov. Banten, Dr. H. Muhtarom, MM, Ak, CA menyampaikan bahwa Provinsi Banten memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 700.05/Kep.7-Huk/2021, Tanggal 18 Januari 2021.
Pada Tahun 2021, telah dilakukan Monitoring Dan Evaluasi secara berkala per Triwulan oleh Direktorat Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga/Kementerian Dan BUMN/BUMD. Pemerintah Provinsi Banten berada pada Urutan Ke-Dua Dengan Nilai 95%.
Narasumber yang dihadirkan dalam Sosialisasi ini dari KPK RI yaitu Anjas Prasetiyo (Fungsional Muda Pemeriksa Gratifikasi), Andhina Riskyta Putri (Fungsional Muda Pemeriksa Gratifikasi).
Dalam pemaparannya disampaikan bahwa gratifikasi termasuk dalam 7 jenis tidak pidana korupsi selain Kerugian Keuangan Negara, Suap-menyuap, Penggelapan Dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang dan konflik kepentingan dalam pengadaan.
Terdapat Perbedaan antara Pemerasan, Suap, dan Gratifikasi, dimana pemerasan terjadi secara aktif, gratifikasi terjadi secara pasif dan penyuapan terjadi secara transaksional.
Sikap kita terhadap gratifikasi: Tolak!!!!, Tidak dapat menolak, segera laporkan!!!
Sosialisasi ini diharapkan dapat dijadikan Pedoman Bagi Pejabat/ Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.