Tugas Pokok Fungsi

Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Banten, pada tahun 2012 mengalami perubahan dalam struktur organisasi yang disesuaikan dengan terbentuknya beberapa jabatan fungsional maka dibentuk kembali Struktur Organisasi Baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8  Tahun 2016 tentang   Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah Provinsi Banten

Untuk menjalankan tugas pokok dikeluarkan  Peraturan Daerah  baru yang lama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten, pembentukan Inspektorat Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perngkat Daerah Provinsi Banten yang Baru Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Povinsi Banten masuk dalam tipe A.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana.

Inspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
  2. Perencanaan strategis pada Inspektorat Provinsi;
  3. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
  5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
  6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
  7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Provinsi;
  8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
  9. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  10. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah;
  11. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;
  12. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

  1. INSPEKTUR
  1.   Inspektur mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam menyelenggarakan perumusan, penepatan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintaah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
  2.   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merumuskan program kerja dilingkungan Inspektorat berdasarkan rencana strategis 2017-2002 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  3. Membina bawahan d ilingkungan Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Merumuskan kebijakan teknis dan fasilitas bidang pembinaan dan pengawasan;
  6. Menyelia dan Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengawasan.
  7. Merumuskan, Mengordinasikan, Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang Pembinaan dan Pengawasan.
  8. Merumuskan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  9. Merumuskan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
  10. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
  11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data
  12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Inspektorat;
  13. Melaksanakan tugas keinspektorat an lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3)   Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:

  1. Sekretaris
  2. Inspektur Pembantu I;
  3.      Inspektur Pembantu II;
  4. Inspektur Pembantu III;
  5. InspekturPembantu IV;
  6.     Jabatan Fungsional lainnya.

 

 

  1. SEKRETARIS

 

  1.   Sekretaris mepunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoorinspektorat ikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan.
  2.   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Inspektorat;
  2. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku;
  3. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  4. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
  5. Merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
  6. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana inspektorat ;
  7. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinam, baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahkan:
  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  3.   Kepala Sub Bagian Perencanaan.

 

  1.  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas pokok membantu Sekretris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Inspektorat.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1.     Menyusun rencana operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2.     Menyelia dan memberikan petujuk pelaksanaan tugas pada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  3.     Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  4.     Melaksanakan administrasi ketatausahaan inspektorat ;
  5.     Melaksanakan urusan rumah tangga inspektorat ;
  6.     Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan keputusan;
  7.     Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang inspektorat ;
  8.     Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset inpektorat ;
  9.     Melaksanakan pembinaan dan manajemenkepegawaian lingkup inspektorat ;
  10.     Melaksanakan fungsi kehumasa:
  11.     Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
  12.  Melaksanakan keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan.
  1. Kepala Sub Bagian Keuangan

 

  1.      Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran, pembukaan, verifikasi, dan perbendaharaan Inspektorat.
  2.     Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan memepunyai rincian tugas sebagai berikut:
  3.     Menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan;
  4.     Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  5. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  6.     Menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan inspektorat;
  7.      Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja anggaran, dan belanja inspektorat;
  8.     Mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja inspektorat dari suber APBD maupun APBN;
  9.      Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan inspektorat;
  10.     Menyusun laporan keuangan inspektorat ;
  11.     Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya.
  12. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

 

c.    Kepala Sub Bagian Perencanaan

 

  1. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi membantu Sekretaris dalam menyiapkan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
  2.  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana operasional sub bagian program, evaluasi, dan pelaporan;
  2. Menyelia dan memeberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  3. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
  5. Melaksanakan penyusunan statistik hasil pengawasan;
  6. Melaksanakan penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Inspektorat Daerah
  7. Melaksanakan penyiapan rancangan produk hukum bidang pengawasan internal;
  8. Melaksanakan penyusunan bahan prumahan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
  9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
  10. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan penghimpun tindak lanjut pengawasan;
  11. Pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
  12. Pelaksanaan koordinasi bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah;
  13. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan internal.
  14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelporan program dankegiatan inspektorat ;
  15. Melaksanakan fasilitas program dan kegiatan dari perintah pusat untik provinsi dan kabupaten/kota;
  16. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi inspektorat ;
  17. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
  18. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan.