Berita

SERANG – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Inspektorat Provinsi Banten menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Wilayah Jawa Barat dan Banten. Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini difokuskan pada optimalisasi deteksi dini dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Rangkaian acara diawali dengan sesi pembukaan dan sambutan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, serta Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Guna memberikan pembekalan yang komprehensif, agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi mendalam serta diskusi interaktif yang dipandu oleh moderator.  Tiga instansi kunci—KPK, BPKP Perwakilan Banten, dan Itjen Kemendagri—secara bergantian mengupas tuntas strategi penguatan pengawasan internal, peningkatan skor MCP (Monitoring Center for Prevention), tata kelola risiko, hingga sinergi pengawasan lintas wilayah Jawa Barat dan Banten. Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan seluruh jajaran APIP di wilayah Jawa Barat dan Banten dapat bertransformasi menjadi trusted advisor yang mampu mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, sekaligus menjadi benteng utama pencegahan tindak pidana korupsi.