Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten terkait Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2024
Sumber Gambar :
.jpg)
Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Gubernur Andra Soni : - Untuk Mengintervensi Pekerja Non Formal dan Rentan. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten mampu menjadi upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja non formal dan rentan di Provinsi Banten. Hal itu disampaikan oleh Andra Soni usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten terkait Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2024, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan DPRD Provinsi Banten terhadap LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2024 serta Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur atas Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (10/6/2025). @andrasoni12