Berita

Dalam upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek Manajemen Risiko, Inspektorat Daerah Provinsk Banten bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Indeks Manajemen Risiko atau M.R.I Tahun 2025 dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko atau D.P.R Strategis dan Operasional untuk kegiatan tahun anggaran 2026., di Gedung Serba Guna Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Rabu 19 November 2025.

Kegiatan ini bertujuan utama untuk meningkatkan Indeks Manajemen Risiko (MRI) dan memastikan kualitas dokumen DPR yang komprehensif, baik Risiko Strategis maupun Risiko Operasional Kegiatan Perangkat Daerah.

Fokus Entry Meeting Hari pertama diisi dengan kegiatan Entry Meeting yang melibatkan pimpinan dan perencana dari setiap Perangkat Daerah.

Meeting Evaluasi MRI Tahun 2025: Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya proses evaluasi untuk mengukur sejauh mana penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan di lingkup Perangkat Daerah sepanjang tahun 2025.

Serta Entry Meeting Pendampingan Penyusunan DPR Tahun 2026, Sesi ini memberikan arahan awal terkait proses dan metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko untuk kegiatan tahun 2026.

Coaching Clinic Pendampingan Penyusunan DPR 2026, Sesi Coaching Clinic ini memberikan bimbingan teknis yang intensif dan praktis mengenai penyusunan DPR. Tujuannya adalah memastikan bahwa identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko kegiatan telah dilakukan secara tepat dan terukur.

Melalui sinergi antara Sekretaris, Kasubag PEP, dan PPTK, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mencapai tingkat risk management maturity yang lebih tinggi, demi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Inspektor Pembantu atau Irban 2, Sandika Jaya menjelaskan perbaika tata kelola penting dilaksanakan agar seluruh visi misi pemerintah Banten dapat terealisasi, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala.

Ia menambahkan OPD harus mampu mensinergikan seluruh kepentingan dalam rangka pencapaian target pembangunan Provinsi Banten, maka dari itu penting terciptanya tata kelola yang baik.